Currently we have immediate vacancy for high caliber Indonesians with high integrity to fill the following position:
KONSULTAN PENGEMBANG MODUL/MANUAL PEMBELAJARAN REFORMASI BIROKRASI [TRAINING MANUAL DEVELOPMENT SPECIALIST]
(ToR attached)
The Partnership for Governance Reform in Indonesia is a multi-stakeholder association dedicated to support Indonesian initiatives aiming at supporting governance reform agenda. The Partnership works closely with national and international community to initiate, advocate, and promote sustainable governance reform in Indonesia. The Partnership brings together the Indonesian Government, Legislature, Judiciary, Civil Society, and the Corporate Sector with the support of the International Community in initiating a long-term process to improve governance in Indonesia in a durable way which expresses Indonesian ownership. Program and Organizational Context:Proses reformasi birokrasi yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah diyakini jauhlebih bermakna jika dilakukan secara partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat,utamanya organisasi masyarakat sipil. Pelibatan elemen masyarakat tersebut dapatdiwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya riset dan advokasi untuk perbaikan birokrasipemerintah daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, fasilitasipengembangan perencanaan dan penganggaran program reformasi birokrasi daerah, sertapengembangan inisiatif‐inisiatif untuk perbaikan pelayanan publik tertentu dan lain‐lain sesuaidengan kondisi birokrasi dan tata pemerintahan setempat. Kemitraan telah banyak mengambil inisiatif untuk meningkatkan kualitas partisipasimasyarakat dalam reformasi birokrasi daerah. Sejak April 2014 misalnya, melalui programRTRC Kemitraan melaksanakan eksperimen pengembangan partisipasi masyarakat tersebut di8 daerah yaitu di Papua (Kab Jayapura), NTB (Kota Mataram), Aceh (Kota Banda Aceh), Sulsel(Kota Makassar dan Kab Maros), Jateng (Kota Semarang dan Kota Surakarta), Jabar (KotaBandung dan Kab Sumedang), Kalbar (Kota Pontianak dan Kab Kayong Utara), dan Jatim(Kota Surabaya dan Kab Malang).Di daerah‐daerah tersebut masing‐masing Koalisi CSO untuk Reformasi Birokrasi telahmenyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi, seminar, lokakarya dan pelatihan dalam upayapemberdayaan masyarakat dampingan bersama‐sama dengan organisasi masyarakat sipillainnya yang telah mengembangkan desain pelayanan dasar yang lebih baik, mengembangkaninstrumen pengawasan warga atas kinerja pelayanan publik, menyusun roadmap reformasibirokrasi, hingga memperluas jejaring pengawasan pelayanan publik. Program yang berjalan selama lebih dari 10 bulan tersebut telah melibatkan banyaknarasumber baik dari Pemerintahan Pusat dan daerah, Lembaga Swadaya MasyarakatNasional maupun Daerah serta akademisi lokal. Setiap narasumber menyampaikanmateri/presentasi dengan berbagai pendekatan yang pada dasarnya saling melengkapi dantelah memperkaya wawasan dan perspektif masyarakat dampingan. Sayangnya, pada setiapkegiatannya, materi‐materi yang ada tidak didesain sebagai suatu panduan atau manualterpadu. RTRC memandang bahwa materi‐materi tersebut penting untuk dikemas dalam bentukpanduan atau manual, yang layak dipublikasikan untuk khalayak yang lebih luas. Panduan ataumanual yang sederhana dan bisa dengan mudah digunakan dalam program pemberdayaanmasyarakat dampingan sejenis oleh organisasi masyarakat sipil lain atau pihak terkait lainnya.2 / 3Panduan atau manual ini penting untuk menjadi media pembelajaran dalam programpemberdayaan masyarakat dampingan dalam advokasi reformasi birokrasi daerah.Menjelang berakhirnya program, RTRC memandang penting untuk merekrut setidaknya 2(dua) orang “Training Manual Development Specialist” atau Konsultan Pengembang ManualPelatihan yang bertugas merancang manual‐manual sederhana berbasis materi‐materipresentasi kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dampingan dalam advokasi reformasibirokrasi daerah yang telah diselenggarakan oleh Koalisi CSO untuk Reformasi BirokrasiDaerah di 8 wilayah. RTRC tetap mengedepankan ownership/kepemilikan Panduan atau Manual pada setiap KoalisiCSO Daerah. Untuk itu, Konsultan bersama PMU CSO‐E juga akan memfasilitasi forumpenulisan rancangan akhir panduan atau manual melaluai mini workshop yang melibatkansetidaknya 2 (dua) orang perwakilan dari setiap Koalisi CSO Daerah
Function:Mengingat banyaknya materi presentasi yang telah disampaikan dalam seluruh kegiatanpemberdayaan masyarakat dampingan, dan kebutuhan kesiapan panduan atau manual padakegiatan Jambore RB Derah pada akhir Mei 2015, maka Pengembangan Manual PelatihanPemberdayaan Masyarakat dampingan dalam advokasi reformasi birokrasi daerah tersebutmembutuhkan
Impact of Results:-Rencana kerja pengembangan manual pelatihan -Naskah manual pelatihan -Terselenggaranya mini workshop penulisan kembali dan editing panduan atau manual
Requirements qualifications:a. Pendidikan minimum S1 (atau setara) dalam Ilmu Sosial, Ekonomi, Ilmu Politik,Administrasi Publik, atau bidang terkait; b. Memahami dengan baik program‐program advokasi pelayanan dasar, utamanyapendidikan, kesehatan, dan/atau perijinan dalam konteks desentralisasi dan otonomidaerah; c. Berpengalaman dan menunjukkan kemampuan tinggi dalam menulis danmengembangkaan naskah‐naskah panduan atau manual pemberdayaan masyarakat; d. Mempunyai kelengkapan administrasi termasuk NPWP.
for more details about the position please visit http://www.kemitraan.or.id/
|
|
Application deadline :17 April 2015
Please DO NOT send your application letter to this Yahoo! email address.
------------------------------
Partnership's Vision:
To establish fair, democratic and sustainable governance for the welfare of Indonesian citizen.

No comments:
Post a Comment