Konsultan Review Peraturan dan Kebijakan yang terkait dengan Program KB (Policy Review on Family Planning Related Issues)

Konsultan : Review Peraturan dan Kebijakan yang terkait dengan Program KB (Policy Review on Family Planning Related Issues) Ref No. 001/K/PCM-BKKBN

Ringkasan Konsultansi:

Dibawah supervisi BKKBN dan UNFPA, Konsultan ini akan melakukan review/analysis peraturan dan kebijakan program pembangunan lain dan mempunyai dampak terhadap program KB.

Latar Belakang:

Sejak orde baru, Pemerintah Indonesia menganut anti-natalis policy, sebuah policy yang mendorong dilaksanakan program KB nasional. Sejak itu pulalah, Pemerintah melaksanakan program KB secara nasional. Sebagai program KB nasional, program KB mendapat dukungan yang cukup kuat dari hampir seluruh organisasi Pemerintah dengan mengintegrasikan program KB dalam kebijaksanaan masing-masing institusi/departemen. Dengan demikian, hampir tidak ada pada waktu itu, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan program KB. Bahkan banyak insentif untuk program KB. Sebagai contoh misalnya pemberian tunjangan hingga anak kedua saja bagi pegawai negeri, larangan berpoligami bagi pegawai negeri, kemudahan untuk memperoleh beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga yang ber KB dan lain-lain.

Dengan runtuhnya orde baru dan terutama semenjak desentralisasi, kebijakan Pemerintah yang mendorong suksesnya pelaksanaan program KB tersebut hampir dipastikan pelaksanaannya kurang efektif. Bahkan ada beberapa kebijakan yang justru kurang mendukung program KB. Kebijakan ini antara lain pemberian DAU kepada Pemerintah Daerah yang menjadikan jumlah penduduk sebagai denominator (sehingga semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula perolehan DAU), kebijakan keluarga harapan, jamkesmas, jampersal, dan lain-lain yang langsung maupun tidak langsung kurang mendorong terhadap pelaksanaan program KB. Belum lagi ditambah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang juga tidak mendukung program KB. Di samping itu mungkin ada pula beberapa kebijakan lama yang semestinya dapat mendorong pelaksanaan program KB, tetapi selama ini pelaksanaannya kurang efektif.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya review terhadap kebijakan-kebijakan baik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat (lembaga/kementerian) maupun Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten. Review ini bukan saja akan melakukan identifikasi terhadap kebijakan/policy yang ada, tetapi juga melakukan analisis terhadap kebijakan/policy dimaksud terutama dilihat dari mendukung / tidaknya terhadap program KB, dan memberikan usulan-usulan alternatif substansi sehingga kebijakan dimaksud dapat mendukung program KB.

Tujuan dari review ini adalah:

· Melakukan identifikasi (mengumpulkan) kebijakan/policy yang dibuat baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah yang terkait (baik mendukung atau bertentangan) dengan isu-isu program KB;

· Melakukan analisis terhadap isi/substansi yang kemungkinan akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pelaksanaan program KB;

· Mengidentifikasi usulan alternatif untuk melakukan intervensi terutama dalam mengadvokasi perubahan peraturan dan kebijakan sehinnga selaras dan bahkan mendukung pelaksanaan program KB.

Persyaratan Konsultan:

1. Berpendidikan minimal Magister / Graduate Degree di bidang Social Science, dengan pengalaman minimal 10 tahun atau Sarjana di bidang Social Science, dengan pengalaman kerja minimal 15 tahun.

2. Memahami program KB dan Kependudukan dengan baik;

3. Memahami seluk beluk prosedur pembuatan kebijakan.

4. Mempunyai pengalaman melakukan penelitian lebih diutamakan.

Waktu Pelaksanaan:

Review ini akan dilaksanakan pada Bulan Oktober / November 2011.

Mohon kirimkan lamaran dan CV anda ke pcm_bkkbn@yahoo.com, selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2011 jam 12.00 WIB.