Latar Belakang
Conflict Resolution Unit (CRU) adalah
sebuah unit di bawah Indonesia Business Council for Sustainable Development
(IBCSD) yang berkomitmen untuk mendukung upaya mediasi konflik lahan dan
pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Jumlah konflik penggunaan lahan dan
pengelolaan sumber daya alam di Indonesia terus bertambah, tetapi pemahaman dan
penerapan mediasi yang efektif masih memerlukan perbaikan.
Kehadiran CRU ditujukan
untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa mediasi adalah alternatif yang
efektif untuk menyelesaikan konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia. Walaupun CRU tidak secara langsung melakukan mediasi konflik, CRU
menyediakan berbagai layanan untuk mendukung proses mediasi agar dapat
dilaksanakan sesuai praktik terbaik.
Salah satu praktik terbaik
dalam proses mediasi adalah memastikan keterlibatan semua pihak yang memiliki
kepentingan akan penyelesaian konflik, termasuk kaum perempuan. Mediasi juga
telah mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagai sebuah alternative
penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari
perumusan beberapa kebijakan seperti Permen KLHK No. 84/2015 tentang Penanganan
Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Perdirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan No P.4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial
Kawasan Hutan.
Untuk itu CRU telah melakukan
penelitian yang mengkaji kebijakan pemerintah terkait penyelesaian konflik
lahan dan sumber daya alam untuk melihat sejauhmana perspektif gender telah
diperhatikan dalam sistem mediasi konflik lahan dan pengelolaan sumber daya
alam di Indonesia.
Sebagai
langkah lanjut, CRU akan mengadakan lokakarya untuk membahas temuan awal dari
penelitian ini di awal bulan Juni. CRU
mencari konsultan untuk persiapan dan pelaksanaan lokakarya ini. Konsultan
tersebut akan bekerja selama 10 hari dalam rentang waktu satu bulan.
Tujuan lokakarya
Tujuan lokakarya ini adalah untuk membahas temuan
awal dari kajian kebijakan resolusi konflik.
Ruang lingkup pekerjaan
Ruang lingkup tugas dan kewajiban konsultan dalam
persiapan dan pelaksanaan lokakarya adalah sebagai berikut:
a.
Menyusun ToR, agenda dan alur pelaksanaan lokakarya
bersama dengan CRU
b.
Menyusun daftar peserta, narasumber, dan draf undangan
c.
Mengirimkan dan melakukan follow-up undangan lokakarya
d.
Melakukan supervisi dalam persiapan dan pelaksanaan
lokakarya, termasuk logistik
e.
Memilih atau mengambil peran moderator lokakarya
f.
Berkoordinasi dengan nara sumber dalam persiapan dan
pelaksanaan lokakarya
g.
Melalukan monitoring dan evaluasi kegiatan
h.
Menulis laporan kegiatan dan menyiapkan laporan keuangan
Jadwal dan Logistik
Jangka waktu persiapan dan pelaksanaan
lokakarya: 15 Mei 2017 – 15 Juni 2017. Konsultan akan bekerja selama 10 hari.
|
Output
|
Tenggat
waktu penyelesaian
|
|
1.
ToR, agenda, dan alur lokakarya
2.
Daftar peserta dan narasumber
|
19 Mei 2017
|
|
3.
Pelaksanaan lokakarya
4.
Laporan kegiatan dan keuangan
|
15 Juni 2107
|
Anggaran
Pelamar akan mengirimkan proposal dengan
mencantumkan anggaran yang meliputi seluruh kegiatan konsultansi, termasuk
biaya perjalanan (bila dibutuhkan), sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.
Kualifikasi
· Latar belakang
pendidikan di bidang yang terkait dengan tema lokakarya, seperti conflicts
studies, natural resource management, political science.
· Minimal lima tahun
pengalaman kerja di bidang sosial, manajemen, dan event organising.
· Memiliki jaringan yang
luas di pemerintah, CSOs, dan perusahaan.
· Memiliki pemahaman
tentang sistem kebijakan pemerintah terkait konflik lahan dan sumber daya alam.
· Fasih berbahasa (lisan
dan tulisan) Indonesia dan Inggris.
Tenggat
waktu
No comments:
Post a Comment